Anggaran infrastruktur

Pemerintah pusat telah mengalokasikan Anggaran infrastruktur, khususnya untuk jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp1,245 triliun pada tahun anggaran (TA) 2011. Namun, anggaran itu dinilai belum cukup dibandingkan kerusakan jalan saat ini yang mencapai 2.200 kilometer (km). Ketua Komisi D DPRD Sumut Maratua Siregar mengatakan, mereka akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur ke pemerintah pusat. Salah satunya dengan melakukan konsultasi ke Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta agar anggaran pembangunan infrastruktur dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2012.

”Kami memperjuangkan agar anggaran tahun 2012 tidak hanya untuk jalan negara,tapi juga jalan provinsi,jalan kabupaten,dan juga beberapa jalan di Sumut yang membutuhkan pembangunan saat ini,”papar Maratua saat dihubungi dari Medan,kemarin. Maratua menuturkan, beberapa jalan yang sangat membutuhkan perbaikan di Sumut, yakni Jalan Nasional Aek Latong,Jalan Lintas Timur, Jalan Kabanjahe Karo, Jalan Medan-Berastagi,Jalan Tarutung- Sibolga-Padangsidimpuan, jalan tol Tanjungmorawa-Bandara Kuala Namu-Tebingtinggi, serta Jalan Lintas Barat.Pemerintah pusat diharapkan bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan itu dalam anggaran jalan nasional.

Dalam kunjungan ke lembaga tersebut, DPRD Sumut mengajukan anggaran sebesar Rp3 triliun di APBN 2012 untuk jalan di Sumut. Dengan demikian, diharapkan jalan di Sumut,baik jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten akan lebih baik.Pembangunan infrastruktur di Sumut pun akan bisa dirasakan masyarakat. ”Jika kualitas infrastruktur bisa ditingkatkan, maka tingkat perekonomian masyarakat Sumut juga akan semakin meningkat,” ujarnya. Dalam kunjungan itu, DPRD Sumut juga memperoleh informasi bahwa dalam APBN tahun 2012 telaah dianggarkan dana sebesar Rp600 miliar untuk penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu.

Kemungkinan, di APBN Perubahan 2012 akan ditambah anggaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan, sehingga pembangunan bandara bertaraf internasional tersebut segera terealisasi. Anggota Komisi D DPRD Sumut Analisman Zalukhu mengatakan, di Bappenas, rombongan Komisi D diterima Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Max Pohan. Substansi pertemuan itu agar pemerintah pusat tidak hanya berjanji-janji untuk peningkatan kualitas Jalan di Sumut, terutama penyelesaian Bandara Kuala Namu, pengendalian banjir Sungai Deli, dan proyek bendungan Lau Simeme.

”Bappenas memberikan respons positif, termasuk usulan mengenai penanganan kanal Sungai Deli. Rencananya akan dilakukan pengerukan sedimen untuk mengantisipasi banjir,”tandas Analisman. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Anggaran infrastruktur.