Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Jumat, 09 September 2011

Kejaksaan Negeri

Ping dari Blogger Indonesia untuk keyword Jasa Export Import dalam topik Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng menyatakan, berkas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Labempa, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, lengkap atau P21. Sebelumnya berkas kasus ini sempat bolak-balik dari kejaksaan ke Polres Soppeng sebanyak lima kali.

“Setelah bolak- balik, berkas akhirnya dinyatakan P21,” ujar Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Soppeng Aiptu Juliadin, kemarin. Kasus dugaan korupsi proyek jembatan Labempa yang menggunakan dana APBD Soppeng 2007 sekitar Rp319 juta. Anggaran telah dicairkan 100% oleh kontraktornya, padahal pekerjaannya tidak dirampungkan.

Sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),terjadi kerugian negara sekitar Rp272 juta. Polisi menetapkan tiga tersangka, yakni pelaksana proyek Asia H Baratang, konsultan pengawas Nur Syamsu, dan pimpinan proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Soppeng Syamsul Rijal. Demikian catatan online Blogger Indonesia yang berjudul Kejaksaan Negeri.

Minggu, 20 Februari 2011

Anggaran infrastruktur

Pemerintah pusat telah mengalokasikan Anggaran infrastruktur, khususnya untuk jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp1,245 triliun pada tahun anggaran (TA) 2011. Namun, anggaran itu dinilai belum cukup dibandingkan kerusakan jalan saat ini yang mencapai 2.200 kilometer (km). Ketua Komisi D DPRD Sumut Maratua Siregar mengatakan, mereka akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur ke pemerintah pusat. Salah satunya dengan melakukan konsultasi ke Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta agar anggaran pembangunan infrastruktur dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2012.

”Kami memperjuangkan agar anggaran tahun 2012 tidak hanya untuk jalan negara,tapi juga jalan provinsi,jalan kabupaten,dan juga beberapa jalan di Sumut yang membutuhkan pembangunan saat ini,”papar Maratua saat dihubungi dari Medan,kemarin. Maratua menuturkan, beberapa jalan yang sangat membutuhkan perbaikan di Sumut, yakni Jalan Nasional Aek Latong,Jalan Lintas Timur, Jalan Kabanjahe Karo, Jalan Medan-Berastagi,Jalan Tarutung- Sibolga-Padangsidimpuan, jalan tol Tanjungmorawa-Bandara Kuala Namu-Tebingtinggi, serta Jalan Lintas Barat.Pemerintah pusat diharapkan bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan itu dalam anggaran jalan nasional.

Dalam kunjungan ke lembaga tersebut, DPRD Sumut mengajukan anggaran sebesar Rp3 triliun di APBN 2012 untuk jalan di Sumut. Dengan demikian, diharapkan jalan di Sumut,baik jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten akan lebih baik.Pembangunan infrastruktur di Sumut pun akan bisa dirasakan masyarakat. ”Jika kualitas infrastruktur bisa ditingkatkan, maka tingkat perekonomian masyarakat Sumut juga akan semakin meningkat,” ujarnya. Dalam kunjungan itu, DPRD Sumut juga memperoleh informasi bahwa dalam APBN tahun 2012 telaah dianggarkan dana sebesar Rp600 miliar untuk penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu.

Kemungkinan, di APBN Perubahan 2012 akan ditambah anggaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan, sehingga pembangunan bandara bertaraf internasional tersebut segera terealisasi. Anggota Komisi D DPRD Sumut Analisman Zalukhu mengatakan, di Bappenas, rombongan Komisi D diterima Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Max Pohan. Substansi pertemuan itu agar pemerintah pusat tidak hanya berjanji-janji untuk peningkatan kualitas Jalan di Sumut, terutama penyelesaian Bandara Kuala Namu, pengendalian banjir Sungai Deli, dan proyek bendungan Lau Simeme.

”Bappenas memberikan respons positif, termasuk usulan mengenai penanganan kanal Sungai Deli. Rencananya akan dilakukan pengerukan sedimen untuk mengantisipasi banjir,”tandas Analisman. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Anggaran infrastruktur.

Faisal Siregar

Faisal Siregar, 54,warga Jalan Persatuan No 4, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria yang diketahui sebagai ajudan Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Kota (Pemko) Medan Gunawan Lubis ini, dilaporkan oleh isterinya sendiri ke Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Medan Barat, kemarin. Faisal dilaporkan istrinya,Maulida Fadilla,26, atas dugaan melakukan penganiayaan di rumahnya. Maulida mengatakan,penganiayaan itu sudah sering dilakukan Faisal. Peristiwa itu berawal saat Faisal menelpon isteri keenam dari tujuh isterinya itu untuk bertemu di suatu tempat.Namun, Maulida tidak menjawab.

Faisal lalu mencoba untuk kedua kalinya, sampai akhirnya Maulida mengangkatnya. Dalam pembicaraan itu,Faisal marah-marah kepada Maulida karena tidak langsung menjawab telponnya. Faisal kemudian me-nyuruhnya datang ke suatu tempat untuk membicarakan masalah rumah tangganya. Saat itu, Maulida menyarankan untuk bertemu di rumahnya. Faisal pun datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang ke rumah korban di Jalan Pembangunan, Medan Barat. Sesampainya di rumah korban, sang suami langsung menarik paksa istrinya itu masuk ke mobil. Namun, Maulida menolaknya sehingga Faisal menampar wajah istrinya hingga mengalami luka memar.

Usai menampar istrinya, Faisal langsung meninggalkan korban begitu saja dengan mengendarai mobil. Merasa tak terima,Maulida kemudian melaporkan perbuatan kasar suaminya itu ke keluarganya. Setelah berunding, keluarganya sepakat akan melaporkan perbuatan Faisal ke Polsekta Medan Barat. Kapolsekta Medan Barat Kompol Arke F Ambat mengaku belum mengetahui ada tidaknya pengaduan dari korban penganiayaan. Namun, jika memang pengaduan itu ada, mereka akan memprosesnya sesuai hukum. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Faisal Siregar.

Penarikan film Hollywood

Penarikan film Hollywood di bioskop Indonesia akibat mahalnya bea masuk yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2011 berdampak positif terhadap perkembangan sineas dalam negeri. Film-film Indonesia saat ini sudah mulai banyak diminati masyarakat, termasuk film besutan Mizan Production. Setelah meluncurkan film Laskar Pelangi,Garuda di Dadaku, juga 3 Hati,2 Dunia dan 1 Cinta, Mizan Productions kini meluncurkan film Rindu Purnama besutan sutradara Mathias Muchus.

Ketertarikan masyarakat untuk menonton film ini pun begitu tinggi. Terbukti, dalam acara nonton bareng dengan artis Rindu Purnama yang digelar Mizan Productions dan Telkomsel, Sabtu (19/2), kursi studio 2 di Bioskop 21 Palladium Plaza hampir penuh.Penontonnya tidak hanya orang tua dan remaja, tetapi juga termasuk anak-anak.

Turut hadir dalam nonton bareng tersebut, sutradara Mathias Muchus,Edwin dan pemain utama Ririn Ekawati yang berperan sebagai Sarah,juga Supervisor Community and Segmented Costumer Telkomsel,Safrul Azhar. ”Kami ingin menghadirkan film yang baik bagi masyarakat. Film ini merupakan hiburan plusplus. Artinya, masyarakat dapat hiburan dengan menonton, juga dapat inspirasi dari jalan ceritanya untuk dibawa pulang,”ujar Co Producer yang juga dari Mizan Productions Avesina Soebli,kemarin.

Dalam kesempatan itu,Mathias Muchus yang menjadi sutradara film keenam produksi Mizan ini menyebutkan, ide dari film Rindu Purnama ini dicetuskan oleh Produser Mizan Haidar Baqir. Proses pembuatan film berlangsung hampir satu tahun, sementara untuk syutingnya saja memakan waktu hingga 37 hari.”Syuting film dilakukan di lokasi-lokasi kumuh di daerah Jakarta. Proses syuting lancar, hampir tidak ada kendala.

Namun, untuk memproduksi film seperti ini,biayanya cukup mahal.Bahkan, harus mengurus izin syuting berlapis- lapis,”ujar Muchus. Film Rindu Purnama ini merupakan film pertama Mathias Muchus sebagai sutradara, setelah 30 tahun lebih berkarier sebagai aktor. Film ini bercerita tentang Purnama, 10,yang diperankan oleh Salma Paramitha, seorang anak jalanan perempuan yang tinggal di rumah singgah.

Dia terkena amnesia akibat tertabrak mobil seorang pengusaha bernama Surya,35, yang diperankan oleh Tengku Firmansyah. Setelah keluar dari rumah sakit, Purnama dibawa ke rumah Surya oleh sopirnya, namun Surya tidak suka. Karena tidak suka, Purnama memilih kabur.Surya menyesal saat mengetahui Purnama hilang. Akhirnya,Surya mencari Purnama dibimbing oleh gambar yang dibuat Purnama selama tinggal di rumahnya. Di tempat lain, Sarah,27, dan anak-anak rumah singgah pun mencari Purnama. Suatu hari, Surya bertemu Sarah.

Mereka pun akhirnya melakukan pencarian bersama. Selama itulah Surya dan Sarah menjadi dekat. KeakrabanSarahdanSurya membuat Moique,30,diperankan oleh Titi Sjuman,yang merupakan anak pemilik perusahaan tempat Surya bekerja cemburu. Ia kemudian berencana menghancurkan kebahagiaan anakanak rumah singgah dan Sarah.Surya galau saat mengetahui perusahaannya akan menggusur kawasan tempat rumahsinggahberada.ProblemaSurya dan kegigihan Sarah dan keluguan Purnama menjadi daya tarik dalam film ini.”Film ini pada intinya bukan untuk menjual kemiskinan, tetapi berpesan tentang moral yang diwakili oleh sosok Surya,”tutur Muchus.

Supervisor Community and Segmented Costumer Telkomsel Safrul Azhar menyebutkan,mereka akan terus berupaya untuk mendukung perkembangan dunia perfilman Indonesia.”Kita akan terus mendukung film nasional,”tandasnya. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Penarikan film Hollywood.

Sabtu, 12 Februari 2011

Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian lebih kepada Sumsel. Bahkan negara adikuasa itu siap bekerjasama dengan Sumsel diberbagai bidang.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Stanley Harsha beserta rombongan di Griya Agung, Kamis (10/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Konjen AS Stanley Harsha menyampaikan pesan dari Duta Besar AS di Indonesia yang menyatakan AS siap bekerjasama diberbagai bidang dengan Provinsi Sumsel. Tidak hanya dibidang perdagangan, pertambangan, pariwisata dan industri, kerjasama bidang olahraga dan pendidikan pun ditawarkan pihak AS. “Kita sangat menyambut baik dengan adanya kunjungan Konjen AS ke Sumsel ini.

Ini artinya Sumsel merupakan salah satu daerah yang dilirik AS untuk berinvestasi dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sumsel,”ujar Alex seusai menerima kunjungan Konjen AS. Jika tidak ada halangan, lanjut Alex, pada bulan April mendatang, Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel akan datang ke Sumsel guna melakukan penjajakan kerjasama dengan Sumsel. ”Nanti mereka juga akan mengadakan lomba entrepreneurship challengger untuk mahasiswa se-Sumsel. Lomba ini akan dibuka langsung Dubes AS untuk Indonesia,”terang Alex. Sementara itu Asisten Bidang III Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menambahkan, Pemprov Sumsel akan menindaklanjuti pertemuan dengan Konjen AS tersebut.

”Kontribusi AS selama ini di Sumsel cukup baik, khususnya di bidang pendidikan.Mereka setiap tahun mengirim tiga sampai empat tenaga pendidik mereka untuk mengajar di universitas di Sumsel. Kita harapkan kerjasama ini akan terus berjalan dengan baik, terlebih untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ungkap Aidit kemarin di Kantor Pemprov Sumsel.

Rabu, 19 Januari 2011

Para pejabat

Para pejabat di kawasan selatan Korea Selatan mendesak warganya untuk tidak pulang ke kampung halamannya pada hari libur tahun baru sistem penanggalan bulan (seollal) atas kekhawatiran penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku terburuk di negeri itu.

Jutaan orang biasanya melakukan perjalanan ke kota-kota kelahirannya untuk merayakan hari libur tradisional itu dengan keluarga besarnya. Tahun ini, perayaan tersebut jatuh pada 2-4 Februari.

Namun, kawasan bagian selatan yang terkena dampak wabah terluas mengatakan bahwa hari libur boleh jadi merupakan titik kritis dalam upaya mencegah terjadinya epidemi nasional.

Lee Hong-Ki, wali kota kawasan tenggara Geochang, memohon Presiden Lee Myung Bak untuk membujuk warga agar tidak melakukan perjalanan ke atau dari kawasan yang tidak terdampak wabah itu. Pemerintah-pemerintah kawasan lain, termasuk Provinsi Jeolla Selatan dan Gyeongsang Selatan juga menyarankan orang untuk tidak melakukan perjalanan dan cukup menelepon kerabatnya.

"Kami paham orang-orang merindukan keluarganya di hari-hari ini, namun ini seperti situasi perang. Kerja sama setiap orang adalah hal penting," kata juru bicara Provinsi Gyeongsang Selatan kepada AFP. "Reuni keluarga dapat menunggu hingga penyebaran ini selesai," imbuhnya.

Pihak berwenang telah memerintahkan pemusnahan sekitar dua juta ternak, sekitar 15 persen ternak nasional dan babi, untuk mencegah penyebaran yang dimulai pada November tahun lalu. Penyakit kuku dan mulut menyerang hewan ternak misal sapi, babi, kambing, dan domba. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Para pejabat.

Selasa, 04 Januari 2011

Mekanisme pembelian tabung gas 3 kg

Mekanisme pembelian tabung gas 3 kg dengan Kartu Kendali mulai diuji coba. Nanti, tak sembarangan orang yang bisa membeli tabung melon ini. Hanya pemegang kartu ini yang boleh membeli.

Project Manager Program Edukasi dan Sosialisasi Konversi Mitan-LPG 3 Kg dari PT Kencana Mandiri Ulinusantara Irsan Thaslimie mengatakan, uji coba distribusi tertutup ini akan dilakukan di tujuh daerah, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Purbalingga, Kota Sumedang, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

"Sudah mulai bertahap. Penataan pada 2010 dan akan berjalan pada 2011," ungkapnya di Hotel Bidakara, Selasa (4/1/2011).

Kartu Kendali tersebut akan didistribusikan melalui pemerintah daerah setempat yang terkecil, yaitu kelurahan, kepada masyarakat yang tidak mampu yang telah didata sebelumnya. Irsan menegaskan, langkah ini memang dilakukan agar subsidi pemerintah melalui tabung gas ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.

"Orang kaya diharapkan tidak beli gas subsidi ini. Dengan demikian, subsidi bisa tepat sasaran," katanya.

Para pemegang kartu nantinya hanya boleh membeli dari agen-agen yang terletak dekat dari kediamannya. Untuk sementara, distribusi ditilik dari kemudahan geografis. Hanya saja, lanjut Irsan, masih perlu ekstra kerja keras untuk melengkapi daerah-daerah tersebut dengan alat gesek kartu dan menyosialisasikan cara kerjanya.

Saat ini, Irsan mengatakan, proses sudah lebih dahulu dimulai di Kota Malang. Namun, prosesnya masih akan dikaji. Soal besarnya anggaran untuk uji coba mekanisme ini, Irsan enggan berkomentar. Demikian catatan online Gohan tentang Mekanisme pembelian tabung gas 3 kg.

Sabtu, 25 Desember 2010

Pendeta RI Ririhena

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Pendeta RI Ririhena mengajak umat Kristiani yang tengah merayakan Natal untuk tidak menjadikan Natal sebagai tradisi, melainkan sarana untuk merefleksikan diri segala yang sudah dilakukan selama satu tahun ini. Tradisi hanya akan mengecilkan makna Natal itu sendiri.

"Marilah kita menjadikan setiap perayaan Natal sebagai refleksi diri, refleksi umat, refleksi pribadi sebagai suatu perenungan," ucap Pendeta RI Ririhena, saat menyampaikan khotbahnya dalam ibadah Natal, Sabtu (25/12/2010), di Gereja Immanuel, Jakarta.

Ia mengungkapkan, umat Kristiani bisa memaklumi gegap gempita menyambut perayaan Natal. Setiap orang, lanjutnya, bahkan berbondong-bondong datang dari berbagai wilayah untuk beribadah Natal di salah satu gereja tertua di Jakarta, Gereja Immanuel, yang artinya Allah menyertai umatnya. Namun, pesan tersebut hendaklah tidak mengecilkan makna Natal yang hanya sekadar tradisi.

"Perayaan ini memang wajar dan benar ini perayaan umat Kristiani, di mana semua ingin ambil bagian. Tapi, marilah kita jadikan ini perenungan, tidak hanya jadi tradisi yang berlalu begitu saja," ucapnya.

Oleh karena itu, ungkap Pendeta RI Ririhena, hendaknya setiap pribadi yang ambil bagian di dalam ibadah Natal merenungkan semua yang sudah dilakukannya dalam setahun ini. Adapun, saat ini jamaah GPIB Immanuel tengah melakukan peribadatan natal. Ibadah dimulai sekitar pukul 08.15 WIB. Ratusan orang sudah memadati gereja yang sudah berumur 172 tahun itu.

Jumat, 17 Desember 2010

Densus 88 Antiteror Polri

Setelah melakukan pemeriksaan selama 7 x 24 jam, penyidik Densus 88 Antiteror Polri akhirnya resmi menahan tersangka teroris, Abu Tholut alias Mustofa alias Imron Byhaqi. Abu Tholut ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Penyidik menganggap sudah cukup bukti dan dilakukan penahanan," kata Kepala Bagian Penerangan Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jumat (17/12/2010).

Mengenai keluhan pihak keluarga yang belum dapat menemui Abu Tholut setelah penangkapan Jumat pekan lalu, Boy mengatakan, "Keluarga silakan menyesuaikan jadwal. Besuk tahanan ada waktunya. Biasanya dua kali seminggu."

Seperti diberitakan, Abu Tholut diduga kuat terlibat perampokan Bank CIMB Niaga di Medan serta pelatihan kelompok teroris di Aceh. Saat penangkapan, polisi menyita satu pucuk pistol dan 22 peluru.

Hasil pengembangan, Tim lalu menangkap Wardi alias Edi di Bogor. Di rumahnya, ditemukan satu senjata api jenis AK-47, tiga magasin, sekitar 200 butir peluru, dan satu pucuk pistol. Tersangka lain yakni Sukirno, asisten Abu Tholut. Dia ditangkap di daerah di Jombang, Jawa Timur, setelah sebelumnya gagal digerebek di Tegal.

Dari penangkapan Sukirno, disita satu senjata api jenis AR dan enam magasin. Tersangka terakhir yakni Sri Puji Mulyo Siswanto di Semarang, Jawa Tengah. "Tersangka lain kemungkinan besok akan dikeluarkan surat penahanan. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Densus 88 Antiteror Polri.

Rabu, 01 Desember 2010

Peraturan mengenai pajak daerah

Peraturan mengenai pajak daerah yang baru saja ditetapkan oleh DPRD Kota Makassar juga mencakup para bos rumah kos di wilayah tersebut.

Ketua Badan Legislasi DPRD Makassar Rahman Pina di Makassar, Selasa (30/11/2010), mengatakan, regulasi ini hanya akan dikenakan bagi pemilik rumah kost yang mendapatkan penghasilan di atas Rp 2,5 juta per tahun.

Selain itu, perda ini tidak diberlakukan bagi pemilik rumah kos yang terletak di lokasi pendidikan yang digunakan oleh pelajar dan mahasiswa. "Misalnya saja, rumah-rumah kos di sekitar kampus Universitas Hasanuddin atau Universitas Negeri Makassar tidak dikenai pajak," katanya.

Ia menambahkan, besarnya pajak yang akan dikenakan kepada pemilik rumah kos tersebut adalah 10 persen dari total penghasilan setiap tahun.

Menurut dia, pajak bagi pemilik rumah kos yang mendapat penghasilan di atas Rp 2,5 juta per tahun ini penting mengingat selama ini pengusaha kos dengan penghasilan yang besar tidak pernah dikenai pajak.

"Dengan begitu, hal ini juga dapat memberikan tambahan pendapatan asli daerah bagi Kota Makassar," katanya.

Perda ini, menurut dia, sudah disahkan oleh DPRD Kota Makassar dan telah diajukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar dapat diberlakukan dengan cepat.

Ia menargetkan, perda tentang pajak daerah ini sudah dapat diterapkan pada awal tahun 2011, tepatnya pada Januari.

"Semuanya tergantung dari Gubernur Sulawesi Selatan. Jika prosesnya cepat, perda pajak daerah ini juga akan semakin cepat diterapkan di Kota Makassar," tegasnya. Demikian catatan online Gito tentang Peraturan mengenai pajak daerah.

Kamis, 07 Oktober 2010

Pertandingan Sepak Bola Popwil II Berakhir Ricuh

Pertandingan sepak bola semifinal Pekan Olahraga WIlayah (Popwil) II yang mempertemukan tim Sumsel dan Bengkulu di Lapangan Aneka Pertamina Palembang,kemarin berakhir ricuh antara pemain kedua kesebelasan dan melibatkan official kedua belah pihak.

Akibatnya dua pemain dari kedua kesebelasan dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina. Belum diketahui secara pasti penyebab utama terjadinya keributan tersebut dan siapa dua pemain yang menjadi korban akibat pertikaian tersebut. Pasalnya,official kedua belah pihak yang dihubungi tidak memberikan infomasi dan terkesan merahasiakan persitiwa tersebut.

Ketua Bidang Pertandingan Popwill II HM Akib membenarkan adanya insiden pemukulan yang dilakukan para pemain Bengkulu terhadap pemain Sumsel.Kendati demikian,dirinya mengaku belum mengetahui secara persis kronilogis insiden tersebut. “Saya kebetulan tidak ada dilokasi,tetapi berdasarkan laporan yang diterima memang ada pemukulan itu.

Bahkan ada beberapa official dan manajernya ikut terlibat,” jelasnya saat dihubungi SINDO semalam. Karena belum jelas permasalahan yang terjadi, Akib belum bisa mengambil keputusan selanjutnya. Namun, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan kontingen Bengkulu yang difasilitasi PSSI,permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

“Kontingen Sumsel tetap menang 2-0.Karena adanya insiden tersebut pertandingan terpaksa dihentikan dan memberikan kemenangan tambahan 3 gol sehingga total kemenangan Sumsel menjadi 5-0 atas Bengkulu,” kata dia. Mengenai pertandingan kedepan, SumselberhadapandenganDKI Jakarta pada babak final yang akan digelar pada hari ini di lapangan sepak bola PT Pusri Palembang.

“Dalam pertandingan ini kita minta kepada penyenggara pertandingan meningkatkan keamanan. Kita tidak ingin insiden serupa (kemarin) terjadi lagi,”tegas Akib. Terpisah, Ketua Kontingen Bengkulu Edi Novian mengungkapkan, peristiwa terjadi saat pertandingan baru berjalan 20 menit. Peristiwa tersebut dipicu karena banyaknya keputusan wasit yang dinilai cenderung memihak tim Sumsel. Itu terlihat saat gol pertama untuk Sumsel yang berbau offside, namun tetap disahkan wasit meskipun telah diprotes.

“Setelah keributan itu, kedua pemain dari Sumsel dan Bengkulu terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina untuk mendapatkan perawatan akibat menderita luka di leher dan kepala.Tapi hanya perawatan ringan dan saat ini (kemarin) sudah bisa pulang. Sedangkan pemain Sumsel kabarnya cukup parah,” ungkapnya kepada SINDO semalam.

Atas kejadian ini,pihaknya merasa dirugikan dan telah meminta kepada manager tim mempertanyakan kepempimpinan wasit asal Bangka Belitung kepada panitia. “Kemungkinan kita mundur dari cabang sepak bola untuk kelancaran pelaksanaan Popwil.Kita juga segera meminta keterangan dari panitia mengenai kronologis kejadian yang sebenarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Plaju AKP Oskar Heuza membenarkan keributan tersebut, namun dirinya tidak mengetahui secara detail yang menjadi penyebabnya.“Saya tahu kejadian tersebut dari anggota yang berjaga disana, tetapi untuk kejadian pastinya saya tidak tahu. Menurut laporan anggota saya saat insiden pemukulan tersebut banyak para pemain, official dan penonton yang terlibat,”pungkasnya.

Jaringan ATM Nyaris Lumpuh

Jaringan komunikasi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah perbankan di Palembang terputus. Akibatnya,nasabah tidak dapat melakukan transaksi perbankan yang menggunakan komputerisasi atau bersifat online banking.

Pantauan SINDO, terganggunya jaringan komunikasi pada fasilitas ATM terjadi sejak 1–2 hari lalu yang dialami Kantor BRI Cabang A Rivai, Bank Sumsel Babel A Rivai, dan Kanwil II Bank Mandiri Palembang. Sejumlah nasabah yang hendak melakukan setor tunai, maupun penarikan terhenti akibat dari terputusnya jaringan komunikasi online banking. Namun, jaringan komunikasi BRI dan Bank Sumsel Babel kemarin sudah kembali normal.

Sementara, jaringan komunikasi ATM Kanwil II Bank Mandiri hingga sore kemarin masih dalam proses recovery. Kerusakan jaringan komunikasi ATM di Kanwil II Bank Mandiri memicu nasabah menarik uang di Kantor Cabang Bank Mandiri Palembang lain, tepatnya di Jalan Kapten A Rivai, samping PLN cabang Palembang.

Imbasnya, kepadatan hingga antrean panjang kendaraan roda empat terjadi di Kantor Cabang Bank Mandiri Palembang.Manajemen Bank Mandiri tidak bisa memastikan berapa lama masa recovery tersebut dan akan kembali normal. Menyikapi putusnya jaringan komunikasi ATM di Kanwil II Bank Mandiri Palembang,Kepala Wilayah (Kanwil) II Bank Mandiri Palembang Adang Joedianto melalui Elektronik Channel Manager Kanwil II Bank Mandiri Palembang Andi Rizwan mengaku tidak mengetahui secara persis problem pasti yang mengakibatkan terputusnya jaringan komunikasi ATM di Kanwil II Bank Mandiri.

Dia beralasan karena sistem yang diterapkan pada semua jaringan komunikasi ATM di Bank Mandiri terpusat atau sentralisasi. “Memang ada sebagian ATM yang terputus dan ada sebagian ATM yang berfungsi.Ya,ada 5 ATM di Kanwil II tidak bisa digunakan karena jaringan komunikasi terputus. Saya tidak mengetahui secara pasti kapan jaringan ini kembali normal.Saat ini masih recovery dan mudah-mudahan malam ini (kemarin) kembali normal,”ujarnya.

Jaringan komunikasi ATM Bank Mandiri, kata dia, memanfaatkan infrastruktur jaringan pihak ketiga seperti Telkom dan Lintas Arta. Untuk area Regional II, kata dia, terdapat 272 mesin ATM dan nasabah dapat mengambil uang di area cabang dan cabang pembantu Bank Mandiri lainnya di Palembang. Kendati demikian, Angi menegaskan tidak ada kerugian material akibat putusnya jaringan komunikasi ATM tersebut.

“Tentunya putusnya jaringan komunikasi ini berimbas kepada online banking sehingga nasabah tidak bisa melakukan penarikan, penyetoran dan layanan lain. Lain bagi bank yang hanya sedikit memiliki ATM tentunya jaringan komunikasi bisa cepat kembali pulih,” tutur Andi seraya mengatakan dua hal yang menyebabkan terputusnya jaringan yakni komunikasi dan tingginya traffictransaksi yang dilakukan di ATM.

Salah satu nasabah Bank Mandiri, Ripin,warga Sekip Bendung, Palembang, mengutarakan terpaksa mengambil opsi menarik uang di ATM yang tertera logo ATM Bersama.“ Semua ATM di Kanwil II rusak, tidak bisa digunakan. Kalau mau mengambil uang ATM di Kantor Bank Mandiri Cabang Palembang juga padat dan antre kendaraan. Lebih baik ke ATM yang berlogo ATM Bersama,Visa atau Link saja,” katanya.

Sedangkan, Asisten Manajer Operasional PT BRI Tbk cabang Palembang Kapten A Rivai Sadli saat dikonfirmasi melalui ponselnya tidak dapat dihubungi. Begitu pula saat ditemui, sejumlah pejabat Bank BRI lain enggan untuk menginformasikan masalah ini. Namun, petugas keamanan Bank BRI A Rivai,Palembang,mengungkapkan nasabah tidak bisa mengambil uang melalui ATM sejak kemarin.

Kendati tidak bisa melakukan penarikan di ATM BRI Rivai Palembang,nasabah tetap bisa melakukan penarikan ATM di unit5 ATM lainnya di Palembang. “Hanya di BRI Rivai saja yang terganggu. Tapi saat ini sudah kembali normal. Jaringan komunikasi masingmasing mesin ATM itu kan berbeda, jadi ada jaringan ATM yang terputus dan ada yang tidak,”katanya.

Sementara aktivitas pelayanan di loket Bank Sumsel Babel pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB juga mengalami gangguan akibat dari terputusnya jaringan komunikasi online banking.“Untuk masalah itu coba langsung check dial centersaja jika ada gangguan jaringan komunikasi,” singkat Sekretaris Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bank Sumsel Babel A Rivai Welsar kepada SINDO kemarin.

Terpisah, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Cabang Palembang Bambang Wibisono meminta putusnya jaringan komunikasi online banking yang dialami perbankan di Palembang segera diatasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi melalui ATM.

“Tetapi pagi tadi (kemarin) saya mengambil uang di ATM Mandiri Rivai dan tidak ada masalah. Biasanya, putusnya jaringan komunikasi ini pasti berimbas ke layanan online banking. Kami berharap semua layanan berbasis komputerisasi perbankan besok sudah dapat teratasi,”katanya.

Selasa, 05 Oktober 2010

Pusat Kucurkan Rp 200 Juta ke Wasior

Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta kepada korban banjir bandang yang melanda Wasior, ibu kota Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

"Itu bantuan sementara dan bisa dipergunakan selama masa tanggap darurat," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Selain bantuan uang tunai, Agung menjelaskan bahwa pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengirimkan bantuan logistik, tenda darurat, sarung, dan selimut.

"Bantuan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera disalurkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Dia meminta pemerintah daerah, BNPB, dan badan penanggulangan bencana tingkat daerah untuk segera melakukan langkah tanggap darurat. "Segera lakukan langkah tanggap darurat, termasuk di antaranya evakuasi korban banjir," katanya.

Menteri juga menegaskan, korban banjir yang tewas dan yang luka akan menjadi tanggungan pemerintah. "Saya juga meminta Kementerian Kesehatan untuk segera mengirimkan tim kesehatan ke lokasi bencana," katanya.

Agung juga menyatakan rasa prihatin dan bela sungkawa terhadap semua korban banjir. Korban tewas diperkirakan akibat tenggelam serta terseret arus banjir yang juga membawa kayu gelondongan dan bebatuan dari telaga di atas gunung. Saat ini, korban tewas akibat banjir mencapai 56 orang.

Kapolda Bali Sisir Perairan Bali Selatan

Setelah memperketat pengamanan di sejumlah obyek vital, seperti pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, Polda Bali kini mengantisipasi penyusupan teroris di sejumlah pantai yang dipadati hotel-hotel mewah.

Selasa (5/10/2010) siang, Kapolda Bali Irjen (Pol) Hadiatmoko menyisir langsung perairan Bali selatan menggunakan Kapal Patroli Punai yang tengah BKO dari Mabes Polri. Dengan kecepatan mencapai 20 knot, kapal yang dilengkapi dengan senapan mesin ini menyusuri perairan di sekitar Pelabuhan Benoa hingga Nusa Dua, tempat hotel-hotel mewah berjajar.

"Untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang dimungkinkan lewat pantai ini," ujar Kapolda Bali Irjen Hadiatmoko setibanya di Pelabuhan Benoa seusai menyisir perairan di Bali selatan selama sekitar 1 jam. "Kemarin kapal kecil, sekarang kami tambah kapal besar (KP Punai)," imbuhnya.

Menjelang akhir tahun saat wisatawan mancanegara banyak berkunjung ke Bali karena memasuki masa high season atau peningkatan kunjungan yang signifikan, Polda Bali memberi perhatian lebih, khususnya pengamanan di obyek wisata. "Oktober, November, Desember, menjelang akhir tahun kami perketat, semua polisi pariwisata ditempatkan di Kuta," papar Irjen Hadiatmoko.

Bali memiliki trauma karena dua kejadian bom pada bulan Oktober. Untuk itu, seluruh jajaran Polda Bali tidak ingin kecolongan lagi terhadap aksi-aksi teror yang akan melumpuhkan pariwisata Bali.

Mandor Dilatih Bangun Rumah Tahan Gempa

Sebanyak 100 mandor bangunan di Bantul menerima pelatihan bangunan tahan gempa. Pelatihan tersebut sangat penting mengingat sekitar 30 persen bangunan pascagempa belum memenuhi standar bangunan tahan gempa. Padahal, status Bantul adalah daerah rawan gempa.

"Pemahaman mandor soal bangunan tahan gempa sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa saat gempa muncul. Kebanyakan rumah yang hancur saat gempa memiliki konstruksi yang kurang kuat," kata Pariyatmono, Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi, saat membuka acara pelatihan tersebut, Selasa (5/10/2010).

Menurutnya, menyiapkan rumah tahan gempa menjadi bagian kesiagaan masyarakat. Selain bangunan, kesiagaan masyarakat juga bisa dibentuk sejak dini dengan memasukkan kurikulum mitigasi bencana bagi siswa SD. Mulai tahun ini, Bantul telah memasukkan mitigasi bencana sebagai muatan lokal.

Sekretaris Daerah Bantul, Gendut Sudarto, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul baru menyadari bahwa wilayahnya berada di daerah rawan gempa setelah tragedi gempa 2006. "Setelah kejadian itu, kami baru sadar ternyata Bantul rawan gempa," katanya.

Kamis, 30 September 2010

Empat Warga Dirujuk ke RSUP

Empat warga Kabupaten Pinrang dan Soppeng dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Wahidin Sudirohusodo Makassar,lantaran mengalami gejala mirip flu burung,kemarin.

Keempatnya menjalani perawatan intensif di Ruang Infection Centre dan diisolasi untuk menghindari penularan kepada pasien lainnya. Empat warga tersebut, yakni Adrian,4,dan Nawir,42,warga Desa Sumpang Saddang, Jampue Kecamatan Lasinrang Kabupaten Pinrang; dan Novi, 17,warga Desa Ulo, Kecamatan Lanrisang Pinrang; dan Safira, 3,warga Desa Paroto, Kecamatan Liliriau,Kabupaten Soppeng.

Adrian diketahui cucu Nawir yang masih bertetangga.Tiga warga Pinrang, Adrian Nawir dan Novi, masuk ke RS pagi kemarin,sedangkan Safira dirawat sehari sebelumnya. Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Wahidin Sudirohusodo Dra Andi Kalsum Patonangi Apt M Kes mengatakan, empat warga Pinrang dan Soppeng tersebut sebelumnya telah mendapat perawatan di RS di daerah masingmasing.

Lalu dirujuk ke Makassar karena mengalami gejala flu burung. Selain itu, di sekitar rumah pasien dilaporkan ratusan ayam mati mendadak. Di sekitar rumah Safira terdapat 30 ekor ayam mati mendadak. Demikian pula di Pinrang di sekitar rumah Novi, ada 60 ekor yang mati mendadak.

Sementara Nawir dan Adrian,yang masih bertetangga itu, terdapat sembilan ekor miliknya dan 600 ekor milik tetangga mati mendadak.“Kamimasihmenunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan positif flu burung atau tidak,”ucapnya. Saat masuk ke RSUP, pasien mengalami demam tinggi sebagaimana gejala umum flu burung.Saat ini empat warga tersebut ditangani dua dokter ahli paru-paru, yaitu dr Irawati dan dr Nur Ahmad Tabri.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief menyatakan,peristiwa ditemukannya unggas yang mati mendadak di sejumlah kabupaten di Sulsel patut diwaspadai. Meski belum ada warga yang positif flu burung, sejumlah unggas yang mati mendadak itu dinyatakan disebabkan virus flu burung. “Untuk memastikan flu burung atau bukan, sampel darah dari keempat pasien telah dikirim ke Puslitbang Kementerian Kesehatan Jakarta.Satuduaharike depanakan ada hasilnya,”ujar Racmat Latief.

Minggu, 15 Agustus 2010

Tindak Lanjut Penilaian BPK Diabaikan

Auditor Utama KN V BPK RI Ahmad Sjakir Amir menyatakan,tindak lanjut Pemkot Bandung atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya belum dilakukan secara optimal.

Inventarisasi aset menjadi kendala besar yang menggiring Pemkot Bandung menerima penilaian disclaimer. Ahmad menjelaskan, masalah inventarisasi aset ini sebelumnya juga pernah menjadi batu sandungan bagi Pemkot Bandung. Pada tahun 2009,Kota Bandung mendapat penilaian WDP untuk LKPD tahun 2008. Saat itu, BPK menyoroti masalah manajemen aset yang dinilai buruk dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 800 miliar.

Saat itu,pemkot berjanji untuk segera membenahi sistem pengelolaan aset daerah. Agar LKPD 2009 masalah tersebut idak lagi menjadi penghambat penilaian. ”Artinya, sejak penilaian WDP keluar,pemkot seharusnya sudah menargetkan bisa mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),”tandas Ahmad kepada wartawan,akhir pekan lalu.

Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2009, kata Ahmad, BPK juga banyak menemukan permasalahan, seperti kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan yang tidak esuai dengan perjanjian.

”Ada juga masalah ketidaklengkapan dokumen pertanggung jawaban sebagai dampak tidak dilakukannya pencatatan atau pun tidak didokumentasikannya dokumen pertanggungjawaban antara lain pelepasan aset dalam bentuk hibah yang tidak dilengkapi nota hibah,”ujar Ahmad. Selain itu, temuan lainnya seperti realisasi pengadaan barang dan jasa yang melebihi standar satuan harga yang ditetapkan Kepala Daerah, juga masih ditemukan.

Jika selama ini pemerintah daerah berusaha mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), syarat utamanya adalah keterbukaan pemerintah daerah untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dil-akukannya, dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimilikinya. ”Keterbukaan juga perlu didukung dengan bukti yang relevan dan valid sehingga dapat diuji,”imbuhnya.

Agar LKPD tahun anggaran 2010 mendatang dapat mencapai opini WTP, BPK meminta adanya wujud komitmen perbaikan tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.“Salah satu upayanya,perbaiki posisi kekayaan pemerintah daerah di awal tahun anggaran 2010, dan perbaiki sistem dan prosedur agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa mendatang,” jelas Ahmad.

Upaya koreksi atas persoalan yang diungkapkan BPK juga harus terus dilakukan.Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan akan membahas hasil penilaian BPK itu dalam Pansus VII yang membahas Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2009.“Kita akan bahas nanti. Saya belum bisa banyak berkomentar,” ujarnya. Anggota Pansus VII DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan pun merasa prihatin dengan penilaian disclaimerLKPD Kota Bandung tahun 2009.

Namun di sisi lain,Tedy mengaku tidak terlalu kaget dengan penilaian itu.Sebab, dari awal dirinya sudah menduga bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) PemkotBandungmasihbermasalah. ”Masalah sertifikasi aset, seperti tahun sebelumnya juga menjadi titik kelemahan.Saya tidak terlalu kaget.Namun kenyataan ini harus menjadi pemicu agar pemkot bekerja lebih baik lagi,”tandas Tedy.

Batik Butuh Payung Hukum

Hingga saat ini, perajin batik tradisional masih dirugikan industri tekstil, terkait produksi kain printing bercorak batik yang diklaim sebagai kain batik. Para perajin batik tersebut mengaku butuh payung hukum untuk melindungi hasil karyanya. Pengurus Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Komarudin Kudiya menegaskan, pemerintah seharusnya memberikaan tindakan tegas kepada para pelaku industri tekstil yang mengklaim produknya sebagai kain batik.Padahal kain barcorak batik dengan teknik printing tidak bisa dikategorikan sebagai kain batik.

Batik, kata dia, merupakan teknik membuat motif pada kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna. Menurutnya,walaupun coraknya berupa corak kawung, lereng atau motif batik lainnya,tetap saja kain dengan pewarnaan printing atau sablon tidak bisa dinamakan batik. “Para pelaku industri tekstil, dengan beraninya menuliskan pada sisi lembaran kain bercorak batik itu dengan tulisan Batik Halus, atau Batik Sutra Halus.

Akibatnya, masyarakat semakin dibingungkan dengan arti batik sesungguhnya,”tegas Komar seusai sesi dialog tentang batik pada Festival Batik dan Bordir Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh,Kota Bandung,kemarin. Saat ini, kata dia, masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan batik adalah kain yang motifnya dicetak atau ditulis dengan menggunakan lilin sebagai perintang warna.

Namun karena pelaku industri tekstil itu, maka pengertian batik menjadi kabur. Upaya lain untuk melindungi batik,pemerintah seharusnya mendukung penggunaan Batik Mark Indonesia (BMI) pada setiap lembar kain batik atau busana,untuk membedakan teknik membatik. Batik tulis,batik cap,atau kombinasi tulis dan cap, dibedakan dengan menggunakan label khusus.

“YBJB pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk BMI ini tapi tanggapannya malah tidak menunjukkan dukungan positif bagi pengrajin batik tradisional ini,”katanya. Soal perkembangan batik di Jawa Barat, dia memandang Batik Jabar masih tertinggal jauh dibanding industri batik Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah lebih konsisten dalam pengembangan batik, sehingga hampir di setiap kecamatannya terdapat perajin batik.

Karena perajinnya banyak, maka bahan baku pun tidak sulit didapatkan. Banyaknya perajin membuat para importir kain menjadikan daerah tersebut sebagai target pemasaran utama. “Teknologinya pun sudah jauh. Di Jawa Tengah sudah berkembang teknik lilin dingin, di mana lilin atau malam itu dicampur terpentin dan tinner sehingga menjadi pasta. Sementara lilin pasta tersebut dicetak dengan teknik sablon. Itu lebih hemat biaya dan cepat.

Lebih jauhnya batik Jabar juga belum mampu menyaingi harga batik jateng,”terangnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, batik dan bordir harus lebih tereksplorasi. Dia berharap batik tidak hanya beredar di dalam negeri tapi harus tersebar luas ke negara lain. “Apalagi batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai produk budaya asli Indonesia,” kata Heryawan. Pada festival kali ini terdapat 80 peserta dari kabupaten/kota, provinsi dan beberapa rumah perajin batik dan bordir.

Rp120 Miliar di APBD KBB Tak Jelas

Sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Bandung Barta (KBB) menilai Peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2010,tidak beres alias ngaco.

Pasalnya, ada dana siluman yang besarnya lebih kurang Rp120 miliar. Nominal itu berasal dari perbedaan selisih antara apa yang termaktub dalam hasil risalah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dengan Perda APBD 2010 yang sudah ditetapkan. ”Selisih Rp120 miliar antara hasil risalah rapat Banggar DPRD KBB dengan Perda APBD KBB 2010 yang sudah ditetapkan adalah sebuah pertanyaan besar.

Disinyalir perubahan itu dilakukan secara sengaja dan pascaevaluasi oleh pihak provinsi (gubernur),” ungkap Ketua KNPI KBB Dadan Supardan sambil memperlihatkan bukti kekeliruan dana siluman versi Perda APBD dan versi risalah rapat Banggar DPRD KBB,kemarin. Menurutnya, besaran selisih dana siluman itu angkanya sangat signifikan. Dia mencontohkan untuk pos pendapatan, hasil risalah Banggar menuliskan Rp811.960.895.933 tapi di Perda APBD 2010 tercatat Rp823.468.266.743.

Untuk pos belanja di risalah Banggar tertulis Rp907.125.260.135 tapi di Perda APBD angkanya menjadi Rp991.421.526.860. Begitupun dengan bantuan hibah KNPI 2010 yang di Banggar tertera Rp305 juta tapi di Perda di-mark up menjadi Rp500 juta. Itu baru dari tiga pos, padahal hasil inventarisirnya terdapat 11 item selisih angka yang sangat mencengangkan dan tidak mungkin jika itu karena salah ketik atau keliru.

”Selisih untuk pos pendapatan sekitar Rp21 miliar dan pos belanja Rp84 miliar.Apakah mungkin, kekeliruan anggaran sebanyak itu,karena keteledoran atau salah ketik?” tanyanya. Pihaknya meminta agar Banggar melakukan evaluasi terhadap APBD KBB 2010 dan membuka ke publik kenapa terjadi selisih Rp120 miliar ini. Jika merupakan penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi, anggota DPRD diharapan membentuk tim interpelasi dan memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terlibat penentuan APBD 2010.

Bahkan jika terbukti terjadi penyelewengan, bupati sebagai otorisator anggaran dan koordinator TAPD dalam hal ini Sekda Bandung Barat harus mempertanggung jawabkannya. Dihubungi terpisah, anggota Banggar DPRD KBB Samsul Ma’arif mengatakan, hal tersebut merupakan temuan baru Banggar. Dia mengaku baru mengetahui hal ini dan membahasnya Jumat (13/8) dengan 7 anggota lainnya.

”Saya sudah membahas ini dengan Asep Hendra dan Supriadi (F-Demokrat), Bagja Setiawan (F-PKS), Rahmat Mulyana (F-PDIP), Sigit Pramnono (FMadani), dan Asep Deni Darmanto (F-Gerinda). Rencananya kami akan memanggil pihak DPPKAD bagaimana bisa terjadi perubahan itu dan Rabu minggu depan akan dibahas,”ujar Ketua F-PPP ini.

Ujung Tombak Pelaksana Program Pembangunan

MUNGKIN sebagian orang beranggapan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) hanyalah sekumpulan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pejabat.

Anggapan itu bisa keliru,karena di Kota Cimahi,TP PKK berperan sebagai mitra pemerintah daerah Di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK Kota Cimahi Atty Suharti Tochija, sekumpulan ibu-ibu itu menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.Untuk mengetahui sejauhmana peran PKK membawa kemajuan positif di Kota Cimahi, berikut petikan wawancara reporter Seputar Indonesia Radi Saputro dengan Atty Suharti Tochija.

Apa yang Anda ketahui tentang PKK dan asal muasal PKK di Indonesia?

Saya kira PKK ini dimulai dari Jawa Tengah. Di sana banyak keluarga miskin dan tidak mampu,kemudian dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam yang menjabat saat itu,melihat kondisi masyarakat di lapangan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga. Setelah diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan dinilai patut dijadikan satu lembaga, akhirnya PKK diresmikan secara nasional.

Apa peran dan posisi PKK,apalagi Kota Cimahi memiliki visi dan misi khusus menjadi kota industri kreatif?

Untuk PKK masih tetap arahnya kepada masyarakat,khususnya keluarga. Letak kesejahteraan itu ada pada keluarga.Jadi boleh dikatakan keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam satu wilayah. Jadi, dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang belum semuanya makmur, memang masih diperlukan PKK sebagai ujung tombak pelaksana program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan,dan kesehatan.

Di Kota Cimahi, PKK tanpa lelah dan pamrih terus mendukung program pemerintah daerah, salah satunya menjadikan Kota Cimahi sebagai creative city. Sejauh ini peran kader PKK di Kota Cimahi sangat luar biasa. Dengan kepedulian sosial yang sangat tinggi, saat ini sebagian besar masyarakat memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Tak hanya itu, pemberdayaan masyarakat untuk menopang roda perekonomian mereka juga kami jalankan.Dengan konsep ekonomi keluarga bersama para ibu rumah tangga, PKK memberikan keterampilan khusus sehingga mereka mempunyai kegiatan usaha. Jadi, sebenarnya kader PKK adalah ujung tombak pelaksana program pembangunan pemerintah.

Sebelum pemerintah bergerak,kami sudah lebih dulu bergerak. Meski demikian, para kader PKK di Kota Cimahi tetap menunjukkan semangat luar biasa menyukseskan program- program PKK yang tidak lain sebagai bagian dari pemrakarsa program pemerintah.

Berapa jumlah kader yang terlibat kegiatan PKK?

Sejak dibentuknya PKK di Kota Cimahi pada 2002 lalu,awalnya Kota Cimahi memiliki 11.365 kader. Data terakhir pada 2009, jumlah kader PKK di Kota Cimahi mencapai 30.000 orang. Kalau dilihat, kader- kader ini memang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pasalnya, ini juga membantu keterbatasan personel di pemerintahan.

Lagipula paradigma pelaksanaan program pemerintah sudah berubah yakni memberdayakan masyarakat. Jadi pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa pendampingan saja.Dengan begitu sesuai fungsi PKK di pemerintahan yang menjadi tim penggerak, karena memang betulbetul menggerakkan.

Apa hasil Tim Penggerak PKK di Kota Cimahi?

Kami ini benar-benar hanya menggerakkan masyarakat untuk berdaya, tetapi dari gerakan tersebut mulai dari tingkat provinsi ada semacam evaluasi, sehingga kami juga mengevaluasi pencapaian tingkat kota. Di Kota Cimahi,kami sudah meraih kejuaraan baik tingkat provinsi maupun nasional,mulai 2002-2010. Khusus untuk penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK tingkat nasional ada lima penghargaan.

Sementara, penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK untuk tingkat provinsi berjumlah 55 penghargaan. Lalu, ada lima penghargaan khusus tingkat nasional yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi. Namun, hasil ini bukan semata-mata kerja saya sendiri. Saya melihat hasil ini justru bukan hasil yang saya capai. Hasil ini merupakan upaya kerja keras, kegigihan, kesabaran, keuletan, dan kedinamisan seluruh kader TP PKK Kota Cimahi.

Dari sekian banyak penghargaan, pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar tidak skeptis terhadap pencapaian ini?

Kota Cimahi memang kota kecil, tapi perlu diingat justru kota kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi bukan persoalan mudah menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul. Biasanya jika satu kota dengan kepadatan penduduk luar biasa, tingkat permasalahan sosialnya akan sangat tinggi.Karena Cimahi berstatus sebagai kota, penyelesaian permasalahan sosialnya relatif lebih rumit dibandingkan kabupaten. Dalam menyelesaikan masalah tetap diperlukan kebersamaan.Kebersamaan sosial ini dibutuhkan mulai dari kami sebagai Tim Penggerak PKK, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Nah, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat ini yang sangat sulit. Jadi pola pikir masyarakat diubah agar mereka concern terhadap programprogram pemerintah. Selama ini upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK beserta 30.000 lebih kadernya di Kota Cimahi adalah sering berkoordinasi secara berjenjang, mulai dari pertemuan rutin,

bina wilayah, hingga rapat koordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, hubungan antara kader terbawah dengan saya tidak ada jarak. Sebenarnya kesulitan membina dan memberdayakan masyarakat di satu kota cukup berat, sebab mereka sudah lebih materialistis dan tingkat individualismenya tinggi.

Untuk komoditas,apa keandalan dan kekhasan di Kota Cimahi?

Salah satu tujuan PKK melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi.Kami ini mengajak masyarakat menampilkan hasil pemberdayaan ekonomi.PKK Kota Cimahi rutin mengadakan sekolah Jumat. Kegiatan ini diisi keterampilan tata boga dan pengetahuan sosial lainnya. Mereka diajak berusaha untuk memasarkan produknya ke pasar.Untuk komoditas di masyarakat yang sudah berjalan, kami juga berusaha menyempurnakan produk-produk mereka.

Jadi membina mulai penampilan, rasa, packaging, hingga higienitasnya. Ada beberapa komoditas makanan yang sudah bisa kami promosikan di tingkat Jawa Barat,bahkan tingkat nasional. Beberapa di antaranya menjadi komoditas makanan etnik khas Kota Cimahi seperti comring, denjapi, sumpia, keremes, keripik kencur, dan masih banyak lagi. Semuanya ini diolah dari bahan baku sumber daya alam tradisional, sehingga dari sinilah Kota Cimahi mendapat penghargaan Juara I Penampilan Makanan Etnik tingkat Jawa Barat pada 2007 lalu.